 |
| Sumber gambar: tirto.id |
Sejauh ini, gagasan Islam politik hanya menguat pada wilayah pembaruan pemikiran. Dimensi filosofis dari Islam, melulu menjadi perhatian paling besar para aktivisnya.
Sedang dua jalur lainnya, yakni reformasi politik dan transformasi sosial yang merupakan keutamaan dari politik (Islam) seolah redup.
Saat kita menilai bahwa dimensi filosofis sebagai jantung persoalan utama, maka jelas akan mengurangi keotentikan dari Islam politik itu sendiri. Akibatnya, agenda Islam politik hanya sampai pada taraf kontemplatif semata.
Hal tersebut memang menjadi fakta, bahwa aspek filosofis pemikiran Islam belum sampai pada taraf kesepakatan bersama. Konsep sekularisasi (desakralisasi) Cak Nur, reaktualisasi Munawir, atau pun pribumisasi Islam milik Gus Dur, belum sepenuhnya dapat diterima oleh kalangan luas.
Padahal, yang dilakukan oleh para aktivis Islam ini merupakan, apa yang disebut Leonard Binder sebagai, 'perantara kultural'. Mereka adalah orang-orang yang mau berpikir bukan untuk diri pribadi atau generasinya sendiri saja. Akan tetapi, mereka berpikir untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
Islam dan Negara
Secara filosofis, Islam dan Negara punya visi imperatif yang sama. Yakni, keadilan sosial. Prinsip-prinsipnya pun sangat mencerminkan kesesuaian di antara keduanya. Konsep monoteisme Islam adalah apa yang dikandung dalam sila pertama dalam ideologi negara.
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah prinsip keutamaan dalam Islam. Kemudian ada persatuan (nasionalisme) serta penyelesaian masalah-masalah secara kemufakatan (demokrasi). Maka, menjadi sebuah kegagalan dalam berpikir jika sampai prinsip-prinsip yang dikandung Islam dan Negara tersebut dianggap saling menegasi.
Terlepas darinya, pembaruan pemikiran harus tetap diupayakan. Landasan filosofis apapun tetap harus dipandang sebagai akar yang mesti dituntaskan terlebih dahulu. Bahwa sikap reaksioner terhadap tindakan pembaharuan adalah ciri ketidakmampuan kita dalam berpikir. Bertindak tanpa pikiran berarti hendak menjadi manusia naif lagi banal (dangkal).
Anggaplah pemahaman secara prinsip di atas telah usai.
Selanjutnya, kita berpikir tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus direalisasikan. Di sinilah reformasi politik membentuk dirinya sebagai rangkaian lanjutan dari tinjauan di atas. Bahwa reformasi politik adalah langkah utama lainnya yang harus dilakukan aktivis politik Islam. Masuk dalam sistem (birokrasi) berarti hendak menjadi jembatan perwujudan ide-ide politik.
Giddens pernah bertutur bahwa sistem kerja kapitalisme itu ibarat mobil tronton. Ia melaju cepat, bebas hambatan, tanpa ada celah untuk menghentikannya. Menghadangnya secara vis-a-vis, jangankan hendak memperlambat lajunya, tindakan konyol seperti itu hanya akan menambah semangatnya untuk terus melaju dan melaju. Tak ada cara lain kecuali mengejarnya, terlibat, dan berusaha untuk mengambil-alih kemudi.
Dalam konteks reformasi politik, cara-cara seperti itulah yang harus dipraktikkan. Ikut dalam birokrasi, terlibat dalam mekanisme pengambilan keputusan, atau paling tidak mempengaruhinya, adalah cara paling mutakhir yang sangat relevan dalam dunia modern dewasa ini.
Sayangnya, kebanyakan yang terlibat dalam birokrasi, mereka yang terlanjur menyeburkan diri ke dalam praktik politik, umumnya mengkhianati cita-cita politiknya sendiri.
Mereka yang awalnya diharapkan sebagai jembatan perantara untuk membawa serta kepentingan umum, pada akhirnya hanya mampu mewujud sebagai pelacur-pelacur politik. Maka tak heran ketika banyak pihak yang menilai politik sebagai sesuatu yang kotor.
Meski demikian, inilah awal bagi kita untuk memulai. Kompromi politik harus kita maknai dalam kerangka fungsinya. Sejauh ia mendatangkan manfaat positif, semisal pengembangan demokratisasi atau keadilan sosial, tentu tidak ada salahnya untuk kita berlaku demikian. Pragmatisme selamanya tidak bernuansa negatif.
Membangun jembatan berarti hendak mencapai suatu tujuan. Tujuan Islam politik, juga tujuan politik secara esensi, adalah kebebasan. Pada ranah inilah transformasi sosial harus digiatkan. Bahwa visi yang harus politik Islam tempuh tiada lain adalah kemaslahatan untuk sekalian umat.
Sementara kemaslahatan hanya akan terwujud jika manusia-manusianya hidup dalam kondisi kebebasan. Berpikir secara otonom, kritis dan kreatif, serta bertindak tanpa tekanan. Itulah masyarakat yang islami.
Ya, transformasi sosial bertitik tekan pada pembangunan basis sosial. Hal ini tentu tidak sah jika kita maknai sebagai pembangunan sebuah oposisi, apalagi atas Negara.
Upaya tersebut semata-mata adalah upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat. Bahkan, upaya pembangunan basis politik yang sesungguhnya ada pada tingkat akar rumput.
Bukankah dengan keberadaan basis semacam ini adalah penopang lahir dan berkembangnya suatu sistem politik yang demokratis: berkemanusiaan dan berkeadilan?
Inilah cita-cita otentik dari Islam yang harus kita camkan! Selamat berpikir. Selamat menjadi aktivis Islam politik.
(Maman Suratman)
